GELORAINDONESIANEWS.Com
Tanggamus — Aroma dugaan ketidakberesan pengelolaan Dana BOS kembali mencuat di SMAN 1 Air Naningan. Sekolah yang dipimpin Hairani itu kini menjadi perhatian publik setelah anggaran Dana BOS yang disebut nyaris mencapai Rp1 miliar diduga tidak berbanding lurus dengan kondisi pembangunan dan renovasi di lapangan.
Sorotan tajam masyarakat muncul pada item pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang tercatat menelan anggaran fantastis sebesar Rp172.948.400. Namun fakta di lapangan justru membuat publik geleng kepala. Renovasi yang terlihat disebut hanya berupa penambalan lantai laboratorium dan perbaikan sebagian kecil plafon triplek.
Ironisnya, beberapa pihak menilai pekerjaan tersebut jauh dari kesan proyek dengan anggaran ratusan juta rupiah. Bahkan muncul dugaan kuat bahwa sebagian lantai yang diperlihatkan kepada awak media merupakan pekerjaan lama yang sudah pernah dikerjakan pada tahun sebelumnya.
Tak hanya itu, sejak dipimpin Hairani, sekolah tersebut disebut terus diterpa berbagai persoalan. Mulai dari dugaan pungutan parkir kendaraan di depan sekolah, kepemimpinan yang disebut otoriter, pengelolaan pembangunan ruang kelas baru (RKB) yang dinilai tertutup, hingga pos satpam yang dikabarkan sering kosong saat jam sekolah berlangsung.
Saat awak media mendatangi sekolah pada Selasa (12/5/2026) untuk meminta klarifikasi, kepala sekolah tidak berada di tempat. Penjelasan kemudian diberikan oleh humas sekolah, Wilis.
“Yang direnovasi memang lantai LAB dan plafon, termasuk penggantian keramik di tiga ruang kelas,” ujarnya.
Namun jawaban tersebut justru memantik kecurigaan baru. Pasalnya, publik mempertanyakan bagaimana anggaran hampir Rp173 juta bisa terserap, sementara hasil pekerjaan yang tampak dinilai minim dan diduga tidak sesuai nilai anggaran.
Kini desakan audit total terhadap pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Naningan semakin menguat. Masyarakat meminta dinas pendidikan, inspektorat, hingga aparat penegak hukum turun tangan untuk membongkar secara terang benderang aliran penggunaan anggaran pendidikan tersebut.
Publik menilai dana pendidikan seharusnya digunakan maksimal demi kenyamanan dan kualitas belajar siswa, bukan justru memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Jika nantinya ditemukan adanya indikasi penyimpangan, warga meminta proses hukum dilakukan secara transparan tanpa tebang pilih.
(Red)
